MAMUJU — Plt. Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Ulfian, mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Nasional yang mengusung tema “Mewujudkan early warning yang cepat, akurat dan terpadu untuk early action yang tersinergi”. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa pagi (18/11/2025).
Sekolah Lapang ini bertujuan untuk membangun kapasitas berkelanjutan bagi daerah agar semakin tangguh dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami.
Melalui kegiatan ini, peserta dari berbagai instansi diharapkan mampu memahami alur peringatan dini, langkah penanganan cepat, serta koordinasi lintas sektor dalam merespons ancaman bencana.
Program ini diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI sebagai bagian dari program edukasi prioritas nasional. Selama satu dekade terakhir, Sekolah Lapang ini menjadi salah satu program strategis BMKG untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah rawan bencana.
Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Dinsos Sulbar, Ulfian, menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap sektor, termasuk Dinas Sosial, dalam upaya penguatan mitigasi bencana.
“Kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Sekolah Lapang ini, kami semakin memahami bagaimana peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan cepat dan tepat agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujar Ulfian.
Ia menambahkan, Dinas Sosial Sulbar akan terus memperkuat koordinasi internal, khususnya dalam hal layanan sosial darurat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”.
“Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan korban bencana, kami harus memastikan seluruh sumber daya, termasuk logistik dan SDM, siap bergerak begitu peringatan dini dikeluarkan,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman teknis dan koordinasi lintas sektor sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah tanggap darurat yang lebih terukur, terpadu, dan berkesinambungan. (Rls)
