MAMUJU – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sulbar membahas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Senin 12 Januari 2026.
Koordinasi ini sebagai bentuk upaya mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi, Masykur mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memberi penguatan tata kelola organisasi dan efektivitas kinerja UPTD PPA.
‘’Pembahasan mencakup penataan kelembagaan guna memastikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Sulbar dapat berjalan lebih optimal dan responsive,’’ ujar Masykur.
Sementara, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menegaskan koordinasi ini sangat penting untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan tugas fungsi pelayanan publik, terutama dalam penanganan kasus kekerasan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Pemprov Sulbar untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di awal tahun anggaran 2026.
‘’Melalui koordinasi ini kita harapkan UPTD PPA memiliki landasan operasional yang lebih kuat sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga mampu memberikan pendampingan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan,” kata Rahmah. (Rls)
