MAMUJU– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperkuat empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Hal tersebut menegaskan arah baru birokrasi yang lebih membumi dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Program Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Arahan tersebut disampaikan Amujib dalam pertemuan internal perdana pasca dilantik, yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Sulbar, Rabu (21/01/2026). Langkah ini menjadi penegasan awal bahwa perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat harus lahir dari empati, kepekaan sosial, serta pemahaman langsung terhadap realitas masyarakat.
Dalam arahannya, Amujib menegaskan bahwa integritas seorang perencana pembangunan tidak hanya diukur dari dokumen kebijakan yang disusun, tetapi juga dari keselarasan antara kebijakan tersebut dengan perilaku dan sikap aparatur di ruang publik.
Ia menekankan, perubahan paradigma birokrasi harus dimulai dari internal organisasi. Sebelum mendorong perubahan di tengah masyarakat, Amujib menargetkan lingkungan internal Bapperida Sulbar harus terbebas dari persoalan anak stunting dan anak putus sekolah.
“Bapperida adalah unit yang mengurusi persoalan paling mendasar di masyarakat, mulai dari kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu dengan membangun kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Saya ingin kita benar-benar menjadi bagian dari upaya membangun Pancadaya Pak Gubernur,” tegas Amujib di hadapan seluruh pegawai.
Selain penguatan nilai empati dan keteladanan, Amujib juga mendorong seluruh jajaran untuk menetapkan standar kinerja yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ia menargetkan Bapperida Sulbar mampu masuk nominasi perencanaan pembangunan terbaik di tingkat nasional pada tahun 2027.
“Target kita 2027 harus masuk nominasi perencanaan terbaik nasional. Minimal sepuluh besar, dan kalau bisa lima besar,” ujarnya.
Ia berharap Bapperida Sulbar dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang unggul dalam berbagai indikator penilaian nasional, seperti Indeks Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP, dan SPBE, yang juga menjadi dasar dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Komitmen tersebut disepakati bersama seluruh jajaran Bapperida Sulbar untuk diterapkan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparatur pemerintah.
Pertemuan internal ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Hasanuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Bapperida Sulbar. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengenalan seluruh personel serta jajaran kepala bidang sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal organisasi. (Rls)
