MAMUJU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem data. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar desk data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring selama 10 hari kerja, mulai 2 hingga 13 Maret 2026, dan melibatkan pengelola data SDM kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas), serta Public Safety Center (PSC) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Pelaksanaan desk data ini sejalan dengan upaya membangun SDM yang unggul dan berkarakter, yang menjadi bagian dari misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Kegiatan ini bertujuan melakukan verifikasi, pemutakhiran, serta sinkronisasi data tenaga kesehatan sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Ke depan, kegiatan desk data ini direncanakan akan dilaksanakan secara triwulanan untuk memastikan kualitas data SDM kesehatan tetap terjaga.
Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan sejumlah target strategis dalam pembangunan sektor kesehatan. Target tersebut antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebesar 95 persen, penurunan angka kematian ibu dan balita, pengendalian insiden stunting, peningkatan mutu layanan kesehatan dan kepuasan pasien, serta penguatan tata kelola dan indeks kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan desk data ini, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat melakukan proses pencocokan dan verifikasi data tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Proses ini tidak hanya memastikan kesesuaian jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga memvalidasi informasi terkait jenis profesi, kompetensi, serta lokasi penugasan tenaga kesehatan di setiap wilayah.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana penting untuk memetakan distribusi tenaga kesehatan secara lebih objektif di setiap daerah.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan, menyusun perencanaan kebutuhan formasi secara lebih tepat, serta merancang berbagai kebijakan intervensi yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah,” ujarnya. (Rls)
