MAMUJU— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pembuatan Akun PERDANA, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 22 Juni 2026.
Pada kegiatan tersebut, BPKAD Sulbar diwakili oleh Plt. Kasubbid Bina Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu memahami mekanisme pembuatan dan pengelolaan akun PERDANA sebagai instrumen dalam pemetaan indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan prioritas daerah.
Plt. Kasubbid Bina Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menjelaskan secara teknis bahwa bimtek ini mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari aktivasi Single Sign-On (SSO) Kemenkeu ID, proses pendaftaran akun PERDANA, pengajuan akses, hingga persiapan dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Dengan mengikuti bimtek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih rinci terkait prosedur dan persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga diharapkan proses implementasi di daerah dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung implementasi sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi.
“PERDANA menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kemampuan pendanaan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sistem ini sangat diperlukan,” ujarnya.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Rls)
