MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, mengikuti kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2026 dan Media Briefing ALCo Regional Bulan Agustus 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 28 September 2026, di Aula Karampuang, Gedung Keuangan Negara Mamuju.
Langkah ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntanbel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kegiatan tersebut menjadi forum penyampaian informasi terkait perkembangan fiskal dan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat kepada para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan media briefing, penyampaian materi dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, serta sesi diskusi.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap perkembangan fiskal regional serta menjadi bahan informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh informasi dan gambaran mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat. Informasi tersebut penting bagi BPKAD sebagai bahan dalam memperkuat koordinasi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Syaharuddin.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi penting dalam memahami dinamika fiskal regional, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat terus diselaraskan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah.
Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan di Sulawesi Barat tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam undangan, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat tercantum sebagai salah satu instansi yang diundang dalam kegiatan tersebut.
