DAERAH  

Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

MAMUJU – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, mengikuti Zoom Meeting Workshop penyusunan Studi Pembelajaran para Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bagian Otda dan diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Workshop ini bertujuan untuk menghimpun pengalaman, tantangan, dan strategi yang dijalankan oleh para Pj Kepala Daerah dalam masa transisi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

Baca Juga  Boyong OPD Pemprov Sulbar ke Bulukumba, Pj Bahtiar, Ini Studi Karya Inovasi

Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Muh. Dhany Sadry dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa studi pembelajaran ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas koordinasi lintas sektor selama masa transisi politik di daerah.

Baca Juga  Komitmen Transparansi, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Sambut Pemeriksaan Aset oleh BPK RI

Di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, memberikan pernyataan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kemendagri dalam menyusun kajian komprehensif mengenai peran Pj Kepala Daerah.

“Langkah ini sangat strategis untuk memastikan bahwa proses transisi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Evaluasi dari para Pj akan menjadi bahan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Baca Juga  Pengurus Partai Gerakan Perubahan Sulbar Resmi Mendaftarkan Keberadaannya di Kesbangpol

Murdanil menambahkan bahwa Biro Pemkesra siap berkontribusi aktif dalam proses penyusunan studi tersebut, termasuk memberikan data, analisis, dan masukan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *