MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Zani Harny, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (29/6).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta menyusun strategi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2027.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, serta memastikan pembangunan Zona Integritas berjalan secara terarah dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rakor ini juga menjadi wadah untuk membahas strategi pelaksanaan, langkah-langkah percepatan, serta tindak lanjut pembangunan Zona Integritas Tahun 2027 bagi perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK maupun WBBM. Kehadiran perwakilan BPKAD Sulbar merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Zani Harny, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam rakor ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh.
“BPKAD berkomitmen untuk terus mendukung implementasi Zona Integritas melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas administrasi, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Hasil dari rakor ini akan menjadi acuan bagi kami dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mendukung terwujudnya predikat WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Zani Harny.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
