MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi II, Senin, (31/08/2026) dan Selasa (01/09/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiaty Mahmud. Hadir sejumlah anggota Komisi II dan staf Komisi II serta perwakilan OPD.
Dalam rapat, Komisi II menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiaty Mahmud, mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana program yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi OPD.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan perencanaan. Kalau ada program atau aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, harus segera diketahui kendalanya dan dikomunikasikan dengan pihak pengusul,” kata Jumiaty.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi II yakni pengelolaan UPTD Perkebunan di Polewali Mandar (Polman). Jumiaty meminta pengelolaan UPTD tersebut dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Termasuk memastikan status lahan yang dikelola memiliki kejelasan sehingga lahan tidak terbengkalai atau menjadi lahan tidur.
“Pengelolaan UPTD Polman harus dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada. Status lahan yang dikelola juga harus jelas, sehingga aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkesan menjadi lahan tidur,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II meminta aspirasi masyarakat yang belum terealisasi agar segera dikomunikasikan dengan pihak yang mengusulkan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan melalui proses pembahasan APBD.
