MAMUJU– Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menerima kunjungan Manager PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto Sampealang, di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan ini membahas rencana pembangunan Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 serta sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti akses jalan yang ekstrem, kawasan hutan lindung, dan kondisi kelistrikan di wilayah kepulauan. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Alexander Arruanpasau, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil, dan para pejabat fungsional Dinas ESDM Sulbar.
Manager PT. PLN UP2K Sulbar, Heryanto Sampealang, memaparkan bahwa rencana pembangunan Listrik Desa di Sulawesi Barat pada tahun 2026 akan menyasar 84 lokasi. Empat di antaranya merupakan desa baru yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik PLN, yaitu Desa Ulumambi dan Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Sisanya merupakan desa-desa lama dengan sasaran dusun-dusun yang hingga kini masih belum menikmati aliran listrik dari PLN.
Heryanto juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, terutama kondisi akses jalan menuju lokasi pembangunan yang sebagian besar rusak dan ekstrem, serta beberapa lokasi yang masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga masih dalam proses perizinan. Oleh karena itu, PLN meminta dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR dan DLHK Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat membangun akses jalan menuju lokasi pembangunan Lisdes, guna memperlancar distribusi material dan mempercepat penyelesaian proyek sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta membantu percepatan proses pengurusan izin melintasi kawasan hutan untuk lokasi-lokasi yang masuk dalam rencana 2026 ini.
Selain itu, pertemuan juga membahas kondisi kelistrikan di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Karampuang dan Kepulauan Balabalakang. Terkait Pulau Karampuang, warga setempat mengeluhkan pasokan listrik dari PLTS yang sudah tidak lagi optimal, di mana listrik hanya menyala maksimal 4–5 jam per hari dan bahkan bisa padam hingga tiga hari saat musim hujan. Rencana pendistribusian listrik oleh PLN ke Pulau Karampuang masih terkendala karena pulau tersebut masuk dalam wilayah usaha (Wilus), sehingga PLN tidak dapat secara langsung melakukan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepulauan Balabalakang yang merupakan kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan total populasi sekitar 2.802 jiwa juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Kepulauan Balabalakang yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas elektrifikasi, dengan beberapa pulau seperti Pulau Saboyang, Pulau Samataha, dan Pulau Labia yang telah memiliki jaringan listrik dengan panjang bervariasi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Kadis ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa Dinas ESDM akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam percepatan elektrifikasi di Sulawesi Barat.
“Kami memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari sisi akses jalan, kawasan hutan, maupun kondisi kepulauan. Namun, kami berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan listrik desa agar seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat menikmati akses listrik yang layak,” ujar Bujaeramy.
Kadis ESDM menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PLN dalam menyelesaikan berbagai tantangan elektrifikasi di daerah.
“Melalui program Listrik Desa dan bantuan penyambungan listrik rumah tangga miskin, diharapkan target Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai,” tegas Bujaeramy.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi antara Dinas ESDM, PLN, dan pemerintah kabupaten dalam percepatan pembangunan Listrik Desa, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala akses jalan dan perizinan kawasan hutan. Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung program-program percepatan elektrifikasi di wilayah Sulawesi Barat, sejalan dengan upaya pemerataan akses energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
