MAMUJU – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, didampingi Kepala Bidang Energi, Husain Mansyur, menerima kunjungan Manager PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto Sampealang di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan ini membahas koordinasi sinkronisasi data dalam rangka pembangunan infrastruktur pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di desa/dusun yang belum berlistrik PLN di Sulawesi Barat, serta rencana hibah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Desa Sandapang yang sedang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Rapat ini juga dihadiri para pejabat fungsional Dinas ESDM Sulbar.
Manager PT. PLN UP2K Sulbar, Heryanto Sampealang memaparkan bahwa sinkronisasi data menjadi langkah penting untuk memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur EBT tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau jaringan listrik PLN.
“Dukungan data yang akurat dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar program pembangunan pembangkit EBT dapat berjalan efektif dan efisien,” kata.
Kadis ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa salah satu proyek yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah pembangunan PLTMH di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. PLTMH tersebut berkapasitas 150–160 kW dan ditargetkan dapat mengaliri listrik ke lebih dari 100 rumah tangga di dua dusun.
“Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyediakan akses energi listrik bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di wilayah pegunungan Kabupaten Mamuju,” kata Bujaeramy.
Bujaeramy menambahkan, selain di Sandapang, masih terdapat sejumlah desa dan dusun di Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik PLN. Berdasarkan data, terdapat 19 desa yang belum berlistrik PLN di Sulawesi Barat, dengan sekitar 6.000 hingga 7.000 Kepala Keluarga yang belum mendapatkan akses listrik PLN pada 19 desa tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah akses jalan yang ekstrem dan sulit, serta perizinan yang harus melalui kawasan hutan lindung.
“Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas ESDM dan PLN UP2K Sulbar menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Sinkronisasi data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan PLN dalam menyusun perencanaan yang lebih matang, termasuk dalam mengusulkan pembangunan pembangkit EBT di wilayah-wilayah yang belum terjangkau Listrik,” ucapnya.
Sementara, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansyur, menyampaikan bahwa setelah pembangunan PLTMH Sandapang selesai, selanjutnya diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi data antara Dinas ESDM dan PLN UP2K Sulbar guna mempercepat pembangunan infrastruktur EBT di wilayah Sulawesi Barat, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala akses jalan dan perizinan kawasan hutan.
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan elektrifikasi di Sulawesi Barat, sejalan dengan upaya pemerataan akses energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
