MAMUJU – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pembinaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi secara daring pada Kamis 19 November 2026. Keikutsertaan tersebut diwakili oleh Afrizal selaku anggota Tim Kerja Reformasi Birokrasi internal Biro PBJ sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan menyelaraskan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan organisasi.
Pelaksanaan pembinaan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.” Dalam konteks tersebut, reformasi birokrasi menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menghasilkan tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Materi disampaikan oleh Narasumber dari Kemenpan RB selaku Pembina RB Sulawesi Barat, sekaligus mengevaluasi hasil capaian RB Sulawesi Barat. Afrizal menyampaikan bahwa pembinaan Reformasi Birokrasi menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Biro PBJ. Menurutnya, tindak lanjut dari pembinaan tersebut perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan tugas yang konsisten, pemenuhan indikator kinerja, serta koordinasi antarunsur pelaksana.
“Kami berharap hasil pembinaan ini dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Biro PBJ. Sebagai bagian dari tim pelaksana, kami berupaya memastikan setiap aspek yang menjadi tanggung jawab dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak hanya terlihat dari sisi administrasi, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi,” ungkapnya.
Melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi, Biro PBJ Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong pembenahan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada hasil dan dampak. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.












