MAMUJU – Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa, 19 Mei 2026.
Kegiatan yang mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” tersebut turut dihadiri oleh APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju serta Inspektorat Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti kegiatan secara daring.
Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah dibuka secara resmi oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wadah kolaborasi dan penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antar lembaga pengawasan dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Saya menyambut baik kegiatan ini yang menghadirkan berbagai perspektif penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Saya berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah,” ujarnya.
Hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sharing session tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, serta Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono, yang membahas berbagai aspek tata kelola keuangan daerah, pengawasan, serta perspektif hukum keuangan negara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran APIP Inspektorat Daerah dapat menjadikan forum tersebut sebagai ruang belajar bersama, ruang penyamaan persepsi, sekaligus sarana memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat. (Rls)
