MAMUJU – Pelatihan Teknis Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pusdiklat BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kalukku, memasuki hari keempat pelaksanaan, Kamis (15/10/2026). Pada sesi ini, peserta mengikuti materi Analisis Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang dibawakan oleh Nurbayani, Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
Materi tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai teknik mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat terjadi di wilayah kerja masing-masing. Melalui pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan analisis secara sistematis sebagai dasar dalam menentukan langkah pencegahan maupun penanganan yang tepat sesuai karakteristik permasalahan di lapangan.
Selain memperkuat kemampuan analisis, peserta juga didorong untuk memahami pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan Trantibum. Dengan kemampuan tersebut, personel Satpol PP diharapkan dapat menyusun langkah-langkah antisipatif yang lebih efektif sehingga pelaksanaan tugas tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga pada upaya pencegahan.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan bahwa kemampuan menganalisis potensi gangguan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap personel Satpol PP dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.
“Kemampuan membaca potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar merupakan bagian penting dari profesionalisme Satpol PP. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu melakukan analisis yang objektif sehingga setiap langkah yang diambil lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herdin.
Ia menambahkan, penguatan kompetensi teknis perlu terus dilakukan agar aparatur mampu merespons berbagai dinamika di lapangan secara cepat, tepat, dan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif.
Menurut Herdin, penyelenggaraan pelatihan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan pengembangan kompetensi aparatur sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui materi pada hari keempat ini, peserta diharapkan semakin siap melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui pendekatan yang berbasis analisis risiko, pencegahan, serta pengambilan keputusan yang efektif di lapangan.
