MAMUJU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (7/7/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait upaya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap.
Kegiatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah, diharapkan lahir berbagai inovasi dan strategi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai potensi sumber PAD yang masih dapat dioptimalkan, pengelolaan keuangan daerah yang efektif, serta berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. BPKAD Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi wadah yang sangat baik untuk bertukar informasi dan memperkuat kolaborasi antardaerah.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berharap koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu menghasilkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
