MAMUJU–Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Hal ini diwujudkan melalui kehadiran BPKPD Sulbar bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar dalam rapat pembahasan Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tahun 2024, baru-baru ini di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar.
Pada rapat tersebut, BPKPD diwakili oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, bersama staf teknis Mas’ad, yang tergabung dalam Tim IPKD Provinsi Sulbar.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa peningkatan nilai IPKD bukan hanya target teknis, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat praktik pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional di seluruh kabupaten di Sulbar.
“IPKD adalah cerminan kualitas tata kelola keuangan daerah. Melalui kolaborasi dan sinkronisasi data serta koordinasi lintas perangkat daerah, kita ingin memastikan bahwa seluruh kabupaten di Sulbar dapat mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Ini bukan sekadar memenuhi penilaian, tetapi membangun budaya pengelolaan keuangan yang sehat dan dapat dipercaya publik,” ujar Ali Chandra.
Melalui penguatan koordinasi dan pemantapan data, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian nilai IPKD sebagai indikator utama kinerja pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Rls)
