MAMUJU – Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rahmat, mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat Bujaeramy Hassan, mengikuti Sosialisasi Keputusan Kepala BPH Migas tentang Pedoman Penentuan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBKP) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 10 November 2025, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah seluruh provinsi di Indonesia serta instansi terkait lainnya.
Dalam sosialisasi tersebut, BPH Migas memaparkan berbagai ketentuan terbaru mengenai mekanisme penetapan kuota BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan di daerah. Pedoman baru ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses penyaluran serta pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, menyampaikan bahwa keikutsertaan Dinas ESDM Sulawesi Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kebijakan nasional di sektor energi, sekaligus memastikan masyarakat Sulawesi Barat memperoleh akses energi secara merata dan berkeadilan.
“Dengan adanya pedoman baru dari BPH Migas ini, kami berharap proses perencanaan dan pengawasan kebutuhan BBM di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih akurat, efisien, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Andi Rahmat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam penyusunan usulan kuota serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad untuk terus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan energi yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya visi dan misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, khususnya dalam mewujudkan “Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. (Rls)
