MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan BPKAD Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar pada Kegiatan Penyusunan Metadata Arsitektur SPBE dan Penginputan Dokumen Arsitektur pada Aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA), yang berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2026, di Gedung Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat.
Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya, menyusun metadata Arsitektur SPBE yang terintegrasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan metadata ini menjadi bagian penting dalam mendukung Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional serta kebijakan transformasi digital pemerintah.
Partisipasi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang terintegrasi sesuai proses bisnis perangkat daerah. Melalui penyusunan metadata yang akurat, diharapkan kualitas layanan pemerintahan dapat semakin meningkat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keterlibatan BPKAD dalam penyusunan Arsitektur SPBE merupakan langkah strategis untuk memastikan proses bisnis dan layanan pengelolaan keuangan daerah selaras dengan arah transformasi digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Melalui kegiatan ini, BPKAD berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis digital sehingga pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
