JAKARTA— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Staf Teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Ronhy dan Lukman, mengikuti Workshop Integrasi Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi yang Terintegrasi (SIPASTI) Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Selasa, 29 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu, 30 September 2026 tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Workshop tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penerapan integrasi SIPASTI Pemerintah Daerah dengan SIPD. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kehadiran BPKAD Sulbar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas teknis dalam penerapan integrasi SIPASTI dengan SIPD, khususnya dalam mendukung proses perencanaan anggaran dan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BPKAD untuk terus mengikuti perkembangan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
“Integrasi SIPASTI dengan SIPD menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah yang semakin terintegrasi. Kami berharap jajaran teknis dapat memahami penerapannya dengan baik sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
