MAMUJU– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, memimpin Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) atas Barang Milik Daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (22/7/2026).
Rapat dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan tersebut merupakan langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan Itjen yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam arahannya, Muhammad menegaskan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan agar pengelolaan aset daerah semakin tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui rapat ini, kami berharap setiap perangkat daerah dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan. Komitmen bersama sangat diperlukan agar pengelolaan Barang Milik Daerah semakin baik dan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Muhammad.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel.
“Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara optimal. Melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah,” tutur Ali Chandra.
Melalui rapat ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan secara tepat waktu sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan.
