DAERAH  

Tingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi Setda Sulbar Selenggarakan Rakor Revisi Dokumen SAKIP

Mamuju – Upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) Revisi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan II, Selasa, 23 September 2025.

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius mengatakan kegiatan ini mendukung Misi ke 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Baca Juga  RSUD Sulawesi Barat Gelar Rakor Reset Ulang Kompetensi Pelayanan

Disampaikan, rakor difokuskan pada perbaikan pohon kinerja, agar hubungan antara sasaran, indikator, dan target lebih terstruktur dan terukur.

“Demikian juga halnya dengan penajaman laporan kinerja, sehingga setiap capaian dapat tergambar jelas dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan,’’ ujar Timothius.

Ia menambahkan, rakor diikuti 10 perangkat daerah, diantaranya Bapperida, Dinas Kominfo SP, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Baca Juga  BPKPD Sulbar dan Pemkab Mamasa Sinergi Tingkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sementara, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi, Nuzululhiah Thamrin yang didaulat sebagai Narasumber menyampaikan bahwa perbaikan dokumen dari sisi keseragaman format menjadi salah satu poin yang harus dikerjakan.

‘’Kami menekankan kepada teman-teman penanggung jawab penyusun SAKIP di perangkat daerah agar memperhatikan keseragaman format dokumen perencanaan, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki standar yang sama dalam penyusunan dokumen, memudahkan konsolidasi, serta meningkatkan kualitas laporan secara keseluruhan,’’ terang Nuzul.

Baca Juga  DPMPTSP Sulbar Koordinasi dengan Inspektorat Bahas Penanganan Pengaduan Perizinan dan Investasi

Pada kegiatan ini, setiap perangkat daerah diberi kesempatan menyampaikan progres sekaligus menyelaraskan data dan format laporan. Diskusi berlangsung aktif dan menghasilkan kesepahaman bersama mengenai pentingnya konsistensi dalam penyusunan dokumen kinerja. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *