MAMUJU – Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Farid Asyhadi, dan Gilang Ananda Putera, menghadiri kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026 yang berlangsung di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyusun dan mematangkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode Tahun 2026. Reformasi birokrasi merupakan upaya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam forum ini, salah satu agenda utama yang dibahas adalah bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi instrumen efektif untuk mengentaskan masyarakat miskin, khususnya melalui program bantuan listrik gratis yang dikelola oleh Dinas ESDM.
Farid Asyhadi menyampaikan bahwa Dinas ESDM memiliki komitmen kuat dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya melalui program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari Dinas ESDM terus berupaya agar reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui program bantuan listrik gratis bagi masyarakat miskin. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses energi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Farid.
Gilang Ananda Putera menambahkan bahwa program bantuan listrik gratis merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi di sektor ketenagalistrikan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
“Melalui program ini, kami berharap masyarakat miskin di Sulawesi Barat dapat menikmati akses listrik yang layak tanpa terbebani biaya tagihan. Ini sejalan dengan visi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kami juga mendorong agar program ini dapat terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial lainnya agar tepat sasaran,” jelas Gilang.
Dalam forum verifikasi dan validasi ini, dibahas berbagai poin penting terkait Rencana Aksi RB Tahun 2026, antara lain:
- Penyusunan target dan indikator kinerja reformasi birokrasi di masing-masing OPD.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk program bantuan listrik gratis bagi masyarakat miskin.
- Sinergi antar perangkat daerah dalam implementasi program-program strategis.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta difasilitasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat sebagai koordinator pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat provinsi.
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung program reformasi birokrasi dan mengimplementasikan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan akses energi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
