JAKARTA – Sebanyak 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida.
Pelantikan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Gedung Ditjen AHU baru -baru ini.
Pada pelantikan ini adalah pertama kalinya Ditjen AHU melantik PPNS Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dari Kementerian Pertanian sebanyak 30 orang, dimana dua orang dari PPNS yang dilantik adalah Muh. Taufiq Hidayat T dan Bahrun S, Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
PPNS yang dilantik ini adalah PNS yang sebelumnya dipilih oleh pimpinan di tempat tugas masing – masing, dan telah dilatih serta dididik di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri – Megamendung, Cipayung kabupaten Bogor selama 2 bulan (400 JP), dengan harapan agar setelah dilantik menjadi Pejabat Penyidik Negeri Sipil oleh Kemenkumham dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, serta berkompeten melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dalam menegakkan Undang-undang yang akan dikawal nantinya.
Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif membenarkan bahwa dua orang staf Dinas TPHP telah dilantik sebagai PPNS Pupuk dan Pestisida.
“Pesan saya kepada PPNS Dinas TPHP yang telah dilantik, saudara telah memperoleh legitimasi yang sah dan memiliki kewenangan resmi untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum,” jelas Syamsul Ma’rif.
Masih menurut Syamsul Ma’rif, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Dimana dalam hal ini tidak hanya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana namun harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, ” kata Syamsul Maarif
Syamsul Ma’arif juga menyampaikan apresiasinya terhadap kedua ASN yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS.
Penulis : DTPHP
