DAERAH  

FGD Bank Indonesia Sulbar: BPKPD Sulawesi Barat Paparkan Peran Fiskal Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

FGD Bank Indonesia Sulbar: BPKPD Sulawesi Barat

MAMUJU – Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat asesmen perekonomian Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.

Pada kegiatan tersebut, BPKPD Sulbar hadir sebagai narasumber, Syaharuddin, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, didampingi Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta didukung oleh staf teknis terkait. Kehadiran BPKPD Sulbar menjadi bagian penting dalam penyampaian perspektif fiskal daerah guna mendukung analisis dan perumusan kebijakan ekonomi di Sulbar.

Baca Juga  Marak Penimbunan Lahan Tak Berizin di Lutang, Pemda Majene Tutup Mata

Dalam paparannya, Syaharuddin memaparkan secara terperinci postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025, termasuk struktur pendapatan daerah, arah kebijakan belanja, serta peran fiskal daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas pembangunan.

“APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja yang produktif dan tepat sasaran, pemerintah daerah berupaya memperkuat sektor-sektor prioritas serta menjaga kesinambungan pembangunan di Sulbar,” ujar Syaharuddin dalam FGD tersebut.

Baca Juga  Tindak Lanjut Arahan Presiden, Satpol PP Sulbar dan Satpol PP Mamuju Tertibkan Spanduk dan Baliho

Ia menambahkan, keterpaduan data fiskal antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menghasilkan asesmen perekonomian yang akurat dan komprehensif.

“Sinkronisasi data fiskal daerah dengan analisis Bank Indonesia sangat diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berbasis kondisi riil perekonomian daerah,” tambahnya.

Sementara, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keterlibatan BPKPD Sulbar dalam FGD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan Bank Indonesia, khususnya dalam penyediaan data fiskal yang kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi.

Baca Juga  Rapat Perdana di Awal 2026, Tim Pengelola SPBE Dinas Kominfo Sulbar Matangkan Pembagian Tugas dan Peran

Partisipasi aktif BPKPD Sulbar dalam FGD Bank Indonesia ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Melalui forum FGD ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan moneter, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *