DAERAH  

Perkuat Tata Kelola Digital, DPMPTSP Sulbar Bahas Pemenuhan Indikator SPBE

MAMUJU— DPMPTSP Provinsi Sukawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat pembahasan pedoman evaluasi dan pemenuhan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 102 Tahun 2026 terkait Pembentukan Tim Website/Pengelola SPBE Perangkat Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar, Jumat 13 Februari 2026. Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pemahaman aparatur dalam pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2026, sehingga setiap indikator dapat dipenuhi secara terukur dan sistematis. Agenda ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan DPMPTSP Sulbar.

Baca Juga  Gubernur SDK Terbitkan Pergub Gerakan Sulbar Mandarras, Perkuat Budaya Literasi sebagai Bagian dari Implementasi Panca Daya

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir dan diikuti oleh sekretaris dinas, pejabat fungsional, pejabat penata kelola penanaman modal dan perizinan, pranata komputer, perencana ahli muda, hingga staf PNS dan PPPK. Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan dan dukungan terhadap program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah yang lebih efektif dan terintegrasi.

Baca Juga  Ikuti Sosialisasi Rumah Pangan B2SA, Dinas Pangan Sulbar Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Masyarakat

Dalam arahannya, Amir menegaskan pentingnya kolaborasi lintas tim untuk memastikan SPBE berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan bahwa kesiapan dokumen dan pelaksanaan evaluasi menjadi kunci dalam meningkatkan indeks SPBE serta kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Baca Juga  Pj Gubernur Sulbar Ingatkan OPD Agar Setiap Program Harus Berdampak ke Masyarakat

“Saya berharap melalui rapat ini, implementasi SPBE di DPMPTSP Sulbar semakin terarah, efektif, dan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” ucapnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *