MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Rabu (22/4/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ itu diterima langsung oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, didampingi para kepala bidang di lingkungan Bapperida.
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyamakan arah perencanaan, sekaligus mengevaluasi capaian pembangunan sesusai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Suhamta menyebut, pembahasan LKPJ tidak sekadar melihat laporan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan ke depan.
“Forum seperti ini penting untuk memastikan program yang dijalankan di daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan provinsi,” ujarnya.
Dalam diskusi, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menegaskan bahwa capaian pembangunan provinsi pada dasarnya merupakan akumulasi dari kinerja seluruh kabupaten.
“Keberhasilan di tingkat provinsi tidak berdiri sendiri. Itu hasil kerja bersama, termasuk dari kabupaten seperti Polewali Mandar,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang dinilai mampu melampaui target.
Namun demikian, salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah efektivitas bantuan sosial dalam menekan angka kemiskinan.
Menurut Angga, persoalan utama bukan hanya pada besaran intervensi, tetapi juga pada sinkronisasi data.
“Yang perlu kita benahi adalah harmonisasi antara proses verifikasi dan validasi data BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional BPS,” katanya.
Ia menambahkan, ketidaksinkronan waktu kerap membuat dampak bantuan sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam data statistik.
“Tantangannya ke depan bagaimana intervensi itu bisa tepat momentum, sesuai dengan periode pengambilan data BPS, yaitu Maret dan September. Di situ pentingnya percepatan administratif dan validasi data,” lanjutnya.
Selain itu, Bapperida Sulbar juga memperkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) yang kini mulai diterapkan dalam dokumen RPJMD provinsi. Indikator ini menjadi pengembangan dari IPM, dengan cakupan lebih luas, termasuk memasukkan aspek penanganan stunting sebagai ukuran kualitas SDM jangka panjang.
Dari sisi DPRD Polman, pembahasan juga menyinggung pentingnya optimalisasi anggaran, khususnya melalui APBD Perubahan 2026 dan pemanfaatan SILPA untuk memperkuat program di sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa strategi penggunaan anggaran di masa transisi perencanaan menjadi faktor penting dalam menjaga capaian pembangunan.
“Pemanfaatan anggaran harus benar-benar strategis dan tepat sasaran, terutama di masa transisi. Ini penting untuk mempercepat pencapaian target makro yang sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, agar setiap program pembangunan benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat secara merata di Sulawesi Barat. (Rls)
