DAERAH  

Dinas Pangan Sulbar Perkuat Integrasi Dashboard Pangan melalui SAPEDA 2.0

Dinas Pangan Sulbar

MAMUJU — Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah melalui integrasi dashboard pangan ke dalam Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SAPEDA) 2.0.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Rapat Teknis Pengembangan Aplikasi SAPEDA 2.0 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin (18/5/2026).

Baca Juga  Gubernur dan Wagub Pimpin Rapim, Realisasi Bantuan Bibit, Nelayan hingga Bantuan Tunai Masyarakat Miskin Ekstrim

Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, digitalisasi layanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah sebagai fondasi pembangunan ekonomi masyarakat.

Rapat teknis tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan integrasi dashboard pangan terhadap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui SAPEDA guna menghadirkan sistem pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap dinamika harga pangan di daerah.

Baca Juga  Abdul Wahab Hasan Sulur : Dinsos Miliki Peran Penting Dukung Pengendalian Inflasi melalui Program Perlindungan Sosial

Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menyampaikan bahwa pengembangan SAPEDA sangat penting dalam menghadirkan data pangan yang akurat, cepat, dan terpercaya sehingga kebijakan pengendalian inflasi daerah dapat disusun secara tepat sasaran, terukur, dan berbasis data.

Baca Juga  Akselerasi Pelabuhan Bongkar Muat, Koperindag Sulbar Mutakhirkan Data Perdagangan Antar Pulau

Menurutnya, integrasi dashboard pangan melalui SAPEDA juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulawesi Barat.

“Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung langkah strategis TPID dalam mengendalikan inflasi daerah secara berkelanjutan, demi menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah,” kata Suyuti. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *