JAKARTA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui keikutsertaannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Juli 2026, di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.
Rakornas yang mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan” tersebut dihadiri sekitar 600 peserta secara luring dan daring. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari pimpinan Komisi IV DPR RI, kementerian dan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, jajaran KKP, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Wujud Komitmen Pemprov Sulbar Mendukung Program Nasional
Kehadiran DKP Sulbar dikoordinir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya-Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP), Fachrul Odang.
Partisipasi tersebut merupakan implementasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi Sulawesi Barat, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi yang sangat strategis. Dengan garis pantai yang panjang, potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga sumber daya pesisir yang melimpah, pembangunan sektor ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Rakornas Jadi Forum Menyatukan Arah Kebijakan Pusat dan Daerah
Rakornas KKP menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menyusun langkah percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., menilai Rakornas bukan hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga momentum penting untuk memastikan kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.
“Rakornas ini menjadi ruang yang sangat strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kami hadir bukan hanya untuk mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi juga memperjuangkan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Sulawesi Barat, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan hingga masyarakat pesisir. Harapan kami, sinergi yang terbangun mampu mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Safaruddin kepada Tim Humas DKP Sulbar via whatsapp, Jumat (03/07/26).
DKP Sulbar Serahkan Proposal Program Tahun 2027
Di sela-sela pelaksanaan Rakornas, Kepala DKP Sulbar bersama jajaran juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerahkan proposal teknis program dan kegiatan DKP Sulbar Tahun 2027 kepada perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Proposal tersebut telah disusun jauh hari berdasarkan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Langkah ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional sekaligus mengupayakan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Usulan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan, memperluas akses pasar hasil perikanan, meningkatkan daya saing produk, hingga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Menteri KKP: Rakornas Memiliki Arti Penting dan Strategis
Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Rakornas merupakan forum yang memiliki arti penting dalam memperkuat konsolidasi nasional.
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Trenggono.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Bahas Berbagai Program Prioritas Nasional
Selama dua hari pelaksanaan Rakornas, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi dan desk pembahasan yang difokuskan pada percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional.
Beberapa desk yang menjadi fokus pembahasan antara lain:
a. Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebagai program transformasi kawasan pesisir.
b. Desk Budidaya Tematik KNMP, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
c. Desk Pergaraman, sebagai upaya percepatan swasembada garam nasional.
d. Desk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Selain itu, peserta juga mendapatkan paparan strategis dari Komisi IV DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.
Rumusan Rakornas Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Pada penutupan Rakornas yang dipimpin Sekretaris Jenderal KKP RI, Andy Artha Donny Oktopura, disepakati sejumlah rumusan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan.
Beberapa poin penting yang disepakati antara lain:
- Penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan berbasis protein ikan dan garam.
- Penerapan kolaborasi “pentahelix” yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
- Pendekatan “bottom-up” yang memberi ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi program.
- Pengembangan “Kampung Nelayan Merah Putih” sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan infrastruktur, logistik, akses pasar, dan kepastian usaha.
- Pengembangan “Budidaya Tematik” guna mendukung kebutuhan konsumsi ikan nasional sekaligus menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
- Percepatan swasembada garam melalui pembangunan kawasan garam terpadu berbasis intensifikasi, ekstensifikasi, dan teknologi.
- Fokus pada pencapaian outcome berupa peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen DKP Sulbar Mengawal Implementasi Program
Keikutsertaan DKP Sulbar dalam Rakornas KKP Tahun 2026 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengawal berbagai program strategis yang berpihak kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat, DKP Sulbar optimistis berbagai program prioritas nasional akan mampu mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Ke depan, pemerintah daerah akan terus mengawal implementasi berbagai program tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, masyarakat pesisir, serta berkontribusi terhadap terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
