DAERAH  

Junda Maulana Ajak Mahasiswa KKN UGM Jadi Mitra Pemerintah Mencari Solusi Persoalan Desa

Junda Maulana Ajak Mahasiswa KKN UGM Jadi Mitra Pemerintah Mencari Solusi Persoalan Desa

MAMUJU- Temuan lapangan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Desa Sumare dan Desa Tapandullu Kecamatan Simboro mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain mengapresiasi hasil observasi mahasiswa, Pemprov Sulbar juga mendorong agar berbagai rekomendasi yang disusun dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda), Junda Maulana mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, saat menerima audiensi mahasiswa KKN-PPM UGM Periode II Tahun 2026 di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (3/8/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Mengawali arahannya, Junda menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang memilih Sulawesi Barat, khususnya Desa Sumare, sebagai lokasi pengabdian masyarakat.

Ia menilai laporan hasil pengamatan mahasiswa telah menggambarkan berbagai persoalan yang memang dihadapi masyarakat setempat. Karena itu, ia meminta para mahasiswa tidak ragu menyampaikan temuan maupun rekomendasi yang disusun selama menjalankan KKN.

“Jangan takut dan jangan ragu menyampaikan rekomendasi. Apa yang ditemukan di lapangan silakan diungkapkan. Pemerintah justru membutuhkan masukan seperti itu sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan,” ujar Junda.

Baca Juga  Temui Massa Aksi, Gubernur SDK Janji Transparansi Beasiswa dan Pengawasan Upah Buruh

Menurutnya, Desa Sumare dan Desa Tapandullu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan meski berada tidak jauh dari pusat pemerintahan di Kabupaten Mamuju.

Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan, stunting, dan rendahnya akses pendidikan menjadi tiga isu utama yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran permasalahan sosial di kedua desa tersebut.

“Karena kemiskinan, kualitas kesehatan menjadi rendah. Ketika kesehatan dan kesejahteraan rendah, akses pendidikan juga menjadi terbatas. Tiga persoalan ini saling berkaitan dan harus diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.

Selain itu, Junda mengakui masih ditemukan persoalan perilaku hidup bersih dan sehat, keterbatasan sanitasi, pengelolaan sampah, hingga rendahnya motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ia mengapresiasi langkah mahasiswa yang tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan, kebersihan lingkungan, dan upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang ditemukan.

Baca Juga  TPP ASN Pemprov Sulbar Dibayarkan Setiap Tanggal 3, Komitmen Gubernur Tingkatkan Pelayanan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Junda juga menyoroti tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Ia menyebut salah satu penyebab utama stunting adalah kemiskinan yang diperparah dengan tingginya angka pernikahan usia dini.

Menurutnya, pernikahan pada usia remaja berisiko terhadap kesehatan ibu maupun anak. Ia mengutip berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan di bawah usia 21 tahun masih membutuhkan asupan gizi tinggi untuk pertumbuhan dirinya sehingga kehamilan pada usia tersebut dapat meningkatkan risiko stunting.

“Karena itu edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, termasuk mengenai pentingnya menunda pernikahan usia dini dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta anak,” jelasnya.

Selain faktor kesehatan, Junda juga menilai perkembangan teknologi digital dan penggunaan gawai tanpa pengawasan menjadi tantangan baru yang memengaruhi motivasi belajar generasi muda. Ia berharap mahasiswa, khususnya yang berasal dari bidang ilmu komunikasi, dapat ikut memberikan literasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi secara bijak.

Baca Juga  Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Terima Kunjungan LBH PANJI, Bahas Penguatan Layanan Hukum Desa

Sekda Sulbar juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dari sisi pemerintah, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan sanitasi yang layak, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ia mencontohkan potensi perikanan di kawasan pesisir Sumare dan Tappandulu yang sebenarnya melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

“Ikannya bukan tidak ada. Potensinya besar. Tetapi sebagian besar hasil tangkapan langsung dijual demi memenuhi kebutuhan ekonomi, sementara konsumsi ikan di rumah masih rendah. Perubahan perilaku ini juga perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Junda meminta seluruh mahasiswa menyempurnakan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disusun untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Ia memastikan berbagai rekomendasi yang dinilai relevan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Silakan dipertajam lagi rekomendasinya, kemudian serahkan kepada kami. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya bersama membangun Sulawesi Barat yang lebih baik,” tutupnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *