MAMUJU— Laut bukan sekadar hamparan biru, tetapi menjadi ruang masa depan bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan potensi tersebut, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengawal berbagai program strategis kelautan dan perikanan agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rangka memperkuat akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kegiatan Strategis Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada Jumat (7/8/2026), bertempat di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Mamuju.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui penguatan sektor unggulan daerah, termasuk kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Sinergi tersebut juga sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, didampingi Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulbar, Akhmad Budhisusetyo. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM bersama sejumlah pejabat Administrator lingkup DKP Sulbar.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan membahas berbagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat, sekaligus menyukseskan program prioritas pemerintah pusat di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Sulbar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik melalui keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas layanan publik, pencegahan korupsi, serta dukungan terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengawalan program strategis pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, seperti dukungan kapal penangkapan ikan, fasilitas cold storage, serta sarana pendukung lainnya guna memperkuat ekonomi kawasan pesisir.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan melalui perencanaan yang matang, berbasis data, serta mampu menarik dukungan investasi.
“Potensi laut Sulawesi Barat sangat besar dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kita harus terus memperkuat program strategis, membangun kolaborasi, serta menghadirkan data dan dokumentasi yang mampu menunjukkan potensi daerah kepada pemerintah pusat maupun investor,” ujar Safaruddin.
Safaruddin menyampaikan, DKP Sulbar terus mendorong sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan kegiatan minirush atau minivlog bidang perikanan budidaya di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamasa dan wilayah lainnya yang memiliki potensi budidaya perikanan.
Selain itu, DKP Sulbar juga mendorong pengembangan kawasan industri perikanan yang tersentralisasi di Pelabuhan Perikanan Palipi, Kabupaten Majene, penguatan sektor perikanan tangkap melalui pengadaan kapal penangkap ikan, serta pembangunan kantor layanan terpadu di Kepulauan Balabalakang sebagai kawasan konservasi laut Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa konsep ekonomi biru (blue economy) menjadi salah satu landasan utama dalam penyusunan program dan kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2027. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Syakran Rudy, menyampaikan pentingnya penguatan dokumentasi dan publikasi dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas maupun calon investor.
“Dokumentasi sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan investor, misalnya melalui dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan di suatu wilayah. Selain itu, data, publikasi, dan dokumentasi menjadi hal penting untuk menarik minat investor,” ungkap Syakran.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola penyusunan dokumen perencanaan dan proposal agar lebih menarik serta mampu mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kita mengubah pola dan desain proposal agar lebih menarik di tingkat pusat. Potensi pengelolaan wilayah laut menjadi salah satu peluang besar bagi Sulawesi Barat dalam meningkatkan perekonomian daerah,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil DJPb Sulbar berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program strategis DKP Sulbar. Pertemuan serupa akan terus dilaksanakan sebagai bentuk dukungan bersama dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan menuju pengelolaan sumber daya laut yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat.
