MAMUJU- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Persiapan dan Pengumpulan Data Isu Strategis REBOAN OTDA (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri), Selasa (27/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, serta Plt. Kasubbid Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah II, Rasmadi. Ketiganya mengikuti rapat dalam rangka mendukung persiapan dan penyediaan data yang akurat, terkini, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan REBOAN OTDA yang dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Persiapan ini bertujuan memastikan kesiapan data dan informasi mengenai berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kondisi fiskal daerah, transfer ke daerah (TKD), belanja pegawai, serta pengelolaan aset daerah.
Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat turut mendukung penyediaan informasi yang komprehensif terkait kondisi keuangan dan pengelolaan aset daerah, termasuk perkembangan penanganan permasalahan, kendala yang dihadapi, serta usulan solusi yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya dari lokasi berbeda, menegaskan pentingnya kesiapan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam pembahasan isu-isu strategis pemerintahan daerah.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi aktual serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Ia juga menekankan bahwa BPKAD Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendukung penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui penyediaan data yang valid, peningkatan koordinasi, serta pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan REBOAN OTDA dapat menjadi ruang koordinasi yang efektif dalam menyampaikan berbagai isu strategis daerah sekaligus mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
