MAMUJU — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, menerima entry dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 27 Oktober 2026, bertempat di Ruang Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Entry tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan informasi awal atas pengawasan capaian kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi awal mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan TKD serta mendukung pengawasan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
Penugasan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung selama 12 hari kerja, terhitung sejak 22 Oktober hingga 6 November 2026. Tim yang hadir terdiri atas Pengendali Teknis, Wirda Paulus; Ketua Tim, Garnis Mustika Ningtyas; serta dua anggota tim lainnya.
Dalam keterangannya, Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Wirda Paulus, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan untuk memperoleh informasi awal terkait capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan TKD.
“Melalui kegiatan ini, kami melakukan pengembangan informasi awal untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan keuangan TKD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan Transfer ke Daerah. BPKAD Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung proses pengawasan melalui koordinasi dan penyediaan informasi serta data yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ali Chandra.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaannya semakin tertib, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Provinsi Sulawesi Barat.
