MAMUJU — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin menggelar rapat internal bersama Plt Kepala Dinas Sosial, P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Kamis, 8 Januari 2026.
Rapat tersebut menjadi wadah koordinasi sekaligus evaluasi awal pasca penggabungan perangkat daerah, khususnya terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penataan ruangan kerja di lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan secara langsung penjelasan kepada Plt Kepala Dinas Sosial, P3A dan PMD Sulbar mengenai kondisi eksisting, kebutuhan penataan ASN, serta pengaturan ruang kerja agar mendukung efektivitas dan kenyamanan kerja.
“Penataan ASN dan ruangan kerja menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efisien,” ujar Idham Halik.
Ia menambahkan, penyesuaian struktur kerja dan ruang sangat diperlukan agar seluruh personel dapat menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi antarbidang.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyambut baik pemaparan yang disampaikan dan menegaskan pentingnya penataan yang terencana sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi.
“Penataan ASN dan ruangan harus dilakukan secara cermat agar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Darmawati.
Melalui rapat internal ini, diharapkan Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A dan PMD Sulbar dapat semakin siap dalam menjalankan program-program strategis, serta berkontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (Rls)
