DEPOK JAKARTA— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui penguatan sistem digital dan peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan konsultasi terkait pemanfaatan aplikasi E-BMD, termasuk rencana pemindahan server ke Provinsi Sulawesi Barat, serta pendampingan teknis penatausahaan BMD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Koordinasi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Kantor Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Kampus Depok, Jakarta. Tim BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, bersama staf teknis Bidang BMD, Ismail, serta Tim IT BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Azis dan Syahroni. Kedatangan tim diterima langsung oleh Senior Konsultan Eko Junianto dan Senior Konsultan Febria Avisena.
Dalam keterangannya dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Optimalisasi aplikasi E-BMD menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kami juga mendorong agar pengelolaan sistem ini dapat semakin mandiri melalui rencana pemindahan server ke Provinsi Sulawesi Barat, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta keberlangsungan layanan,” ungkap Ali Chandra.
Ia menambahkan, penguatan penatausahaan BMD harus berjalan selaras dengan penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, data aset daerah dapat tersaji secara tertib dan akurat serta mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang BMD BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad, menjelaskan bahwa koordinasi dan konsultasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan aplikasi E-BMD, pembahasan teknis rencana pemindahan server, serta pendampingan dalam penatausahaan barang milik daerah.
“Melalui koordinasi ini, kami membahas berbagai aspek teknis yang diperlukan agar pemanfaatan aplikasi E-BMD dapat berjalan optimal, termasuk kesiapan pemindahan server ke Sulawesi Barat. Selain itu, pendampingan teknis juga menjadi bagian penting untuk memastikan proses penatausahaan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan, didukung data yang akurat, serta terintegrasi dengan kebutuhan penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026,” jelas Muhammad.
Menurutnya, sinergi antara tim pengelola aset dan tim teknologi informasi diperlukan agar pengembangan sistem tidak hanya berorientasi pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan administrasi, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian aset daerah.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berharap koordinasi dengan LPPIA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dapat memperkuat kapasitas teknis pengelolaan BMD, mendukung kesiapan infrastruktur aplikasi E-BMD, serta meningkatkan kualitas penatausahaan aset sebagai bagian penting dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BPKAD Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang semakin baik di Sulawesi Barat.
