BEBAKSI — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperoleh hasil penilaian sangat baik dalam evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Tahun 2027. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan dan tata kelola program kesehatan agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Penilaian berlangsung dalam Pertemuan Penilaian Dokumen Perencanaan Hasil Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 pada 26–31 Oktober 2026 di Hotel Aston Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Global Fund.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah penilaian dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang sebelumnya telah melalui proses pendampingan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas). Dokumen tersebut dipaparkan dan dievaluasi oleh tim penilai yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, dengan pengawasan Global Fund.
Penilaian mencakup kesesuaian dokumen dengan regulasi, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan program yang direncanakan sesuai kebutuhan daerah, mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan bahwa hasil penilaian ini menjadi dorongan bagi jajaran DKPPKB untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola program kesehatan.
Menurutnya, perencanaan yang baik tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program dan kegiatan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan, Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan demi terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” ujar dr. Nursyamsi.
Hasil penilaian tersebut menjadi modal untuk menyempurnakan perencanaan program kesehatan Tahun 2027. Penyelarasan kebijakan dan penguatan tata kelola diharapkan dapat membantu perangkat daerah menentukan prioritas secara lebih tepat, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan perencanaan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
DKPPKB Sulbar berkomitmen melanjutkan penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor agar program kesehatan Tahun 2027 semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang berkualitas dan tata kelola yang akuntabel, pembangunan kesehatan diharapkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat.
Naskah :
