DAERAH  

Dinsos Sulbar Hadiri Rapat Teknis Pembahasan Rencana Kota dan Kelengkapan Dokumen Lokasi Sekolah Rakyat

MAMUJU– Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Teknis Pembahasan Rencana Kota serta Kelengkapan Dokumen Pendukung berupa Kajian Lingkungan Hidup, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Sertifikat Lahan yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat, Kamis , 13 November 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I, Muh. Jaun, dan dihadiri oleh sejumlah instansi teknis terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, serta Satker Balai Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga  Nilai Proyek Strategis Nasional di Sulbar yang Diresmikan Jokowi Sentuh Rp 1,3 Triliun

Kehadiran Dinas Sosial Sulbar dalam rapat ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, yang direncanakan menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter”

Baca Juga  Musibah Dilanda Aceh, Sumut dan Sumbar, Murdanil: Pemerintah Terus Memperkuat Koordinasi

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan kelengkapan dokumen dan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

Baca Juga  Optimalkan Pelayanan di Hari Pertama Kerja 2026, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Pantau Kehadiran ASN

“Dinas Sosial tentu sangat berkepentingan terhadap keberadaan Sekolah Rakyat ini, karena menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Untuk itu, kami mendukung penuh proses penyusunan dan kelengkapan dokumen teknis sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Idham.

Melalui rapat teknis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan administrasi dan teknis pembangunan Sekolah Rakyat berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *