MAMUJU — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, yang digelar di Hotel D’Maleo Mamuju, Selasa, 25 November 2025. Pertemuan strategis ini mengangkat tema “Mendorong Kemandirian Pangan melalui Sinergi Program Pengendalian Inflasi Daerah Menuju Sulbar yang Maju dan Sejahtera.”
Kegiatan tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan dari level provinsi dan kabupaten untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Sulbar.
Kehadiran Dinas Sosial Sulbar menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial terintegrasi dengan upaya pengendalian inflasi daerah untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan komitmennya untuk mendorong berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan pada ketahanan pangan rumah tangga rentan yang berpengaruh langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal harga, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap pangan yang memadai. Dinas Sosial siap bersinergi melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang mendukung kemandirian pangan,” ujar Surdin.
Selain itu, Surdin, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan pengendalian inflasi dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat desa.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh perangkat daerah sangat penting. Kita ingin memastikan langkah bersama ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan membantu mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera,” tambahnya.
Pertemuan tingkat tinggi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan strategi komprehensif dalam menghadapi potensi tekanan inflasi, sekaligus memperkuat komitmen daerah untuk membangun kemandirian pangan berkelanjutan. (Rls)
