Gubernur Sulbar Suhardi Duka Tekankan Pentingnya Pendidikan Link and Match dengan Dunia Kerja.Gubernur Sulbar Suhardi Duka orong Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pendidikan.Gubernur Sulbar: Pendidikan Harus Menjadi Solusi, Bukan Masalah

POLMAN — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja.

Hal itu disampaikan SDK saat menjadi pembicara dalam kuliah pakar di Kampus Institut Hasan Sulur (IHS) Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 24 Oktober 2025.

Dalam paparannya, Suhardi Duka mengulas perjalanan panjang pendidikan nasional yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman.

Ia menyebut, sejak masa awal kemerdekaan hingga 1970-an, fokus pemerintah adalah memberantas buta huruf.

Baca Juga  Optimalisasi Irigasi Lakejo, Dinas PUPR Sulbar dan BPP Tapango Perkuat Sinergi

“Setelah itu, sekitar tahun 1970 sampai 1980, pemerintah mulai menggalakkan pendidikan dasar. Muncullah banyak sekolah Inpres agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan minimal di tingkat SD,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, pada periode 1980-an hingga awal 2000, pemerintah kembali mengembangkan kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Namun, SDK menilai, tantangan saat ini bukan lagi sekadar soal wajib belajar, melainkan bagaimana pendidikan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

Baca Juga  Gubernur Sulbar “Hunting” Dana Lingkungan ke BPDLH: Pastikan Sulbar Dapat Kompensasi Setara Kalimantan Timur*

“Sekarang bukan lagi soal melek huruf atau wajib belajar. Tantangan kita adalah bagaimana pendidikan bisa link and match dengan pasar kerja. Banyak lulusan sekolah atau kampus yang akhirnya menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

SDK juga menyoroti pentingnya penguatan sekolah kejuruan seperti SMK agar menghasilkan tenaga siap pakai. Ia menilai, dunia pendidikan harus berorientasi pada keterampilan dan kebutuhan lapangan kerja.

Baca Juga  HUT Sulbar ke-19, Sejumlah Tokoh Pejuang dan Pemuda Inspiratif Dapat Penghargaan

“Pendidikan itu tidak boleh hanya menjadi penunda pengangguran. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, lulusan tetap akan kesulitan mencari kerja,” tegasnya.

Selain itu, SDK mendorong keterlibatan lebih luas dari pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia meyakini, kolaborasi pemerintah dan swasta dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan tidak harus semuanya diselenggarakan pemerintah. Kalau swasta bisa lebih banyak berperan, itu justru lebih bagus,” pungkasnya. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *