MAMUJU – Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa data sektoral yang valid dan terverifikasi merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.
Menurut Bau Akram Dai, data pada sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif harus mampu menggambarkan kondisi riil sektor, menjadi dasar penetapan baseline, pengukuran capaian indikator, sekaligus bahan evaluasi dan perumusan intervensi pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bau Akram Dai secara terpisah di Kantor Dispoparekraf Sulbar, Rabu, 7 Oktober 2026, terkait pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyediaan Indikator Sasaran Visi (ISV) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan BPS Sulbar pada hari yang sama.
“Kita membutuhkan data yang dapat merepresentasikan aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, prestasi olahraga, perkembangan destinasi dan industri pariwisata, hingga pertumbuhan pelaku dan subsektor ekonomi kreatif”, ujar Bau Akram.
“Dengan data yang valid, konsisten dan terverifikasi, kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan eviden, bukan semata asumsi,” jelasnya.
Bau Akram menambahkan, penguatan tata kelola data tersebut sejalan dengan arah program Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Kegiatan FGD Penyediaan ISV-IUP sendiri dibuka langsung Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani didampingi Kepala Bapperida Sulbar, Amujib. Dalam sambutannya, Kepala BPS menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan data pembangunan yang valid, konsisten dan terverifikasi.
Kegiatan tersebut diikuti 17 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta sejumlah lembaga vertikal lainnya untuk menyelaraskan penyediaan data, metadata, definisi operasional, sumber data dan metode pengukuran indikator.
Dispoparekraf Sulbar dalam kegiatan tersebut diwakili Analis Perencana, Asmadi. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut penting untuk memastikan data yang menjadi kewenangan Dispoparekraf dapat memenuhi aspek kualitas, keterbandingan dan keterlacakan.
“Diperlukan kolaborasi yang baik antara semua stakeholder untuk menyamakan definisi, metode, serta mekanisme validasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan,” ujar Asmadi.
