MAMUJU – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaporkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem semester I Tahun 2025, dalam Sosialisasi tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, pada Senin 7 Juli 2025.
Mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, hadir Fungsional Perencana Ahli Muda Masita Pratiwi Husni, dan Staf Haykal Inayah Ramadhan melalui Zoom Meeting.
“Kegiatan ini tujuannya dalam rangka sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, untuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2025,” kata Masita.
Menurutnya, hal itu penting sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM).
Selain mensosialisasikan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerintah Daerah, rapat yang dipimpin Dirjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud juga membahas Arah dan Kebijakan RPJMN 2025-2029 dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, memerhatikan indikator penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam dana insentif fiskal Tahun Anggaran 2025, serta peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
Pemerintah daerah juga untuk melaporkan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu SK TKPK 2025-2029, RAT 2025 dan Laporan Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Semester I Tahun 2025. Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja Pemda TA 2025 yang dimaksud Kinerja Daerah (40%) dan Alokasi dan Realisasi TA 2025 (60%).
Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem semester I Tahun 2025 berdasarkan yang dilaporkan pada sosialisasi secara nasional, kondisi kemiskinan dan kemiskinan esktrem berada pada angka 24,06 Juta (9,03%) jiwa, sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sebanyak 3,59 juta (1,26%) jiwa. Adapun yang ditargetkan untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem periode 2025-2029 berada pada angka 5% untuk pengentasan kemiskinan dan 0% untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Selain Kemendagri, pada kegiatan tersebut hadir pula Bappenas, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (Rls)
