DAERAH  

Pemprov Sulbar Pastikan Seleksi JPT Pratama Transparan, 34 Peserta Ikuti Assessment di LAN Makassar

Gubernur Sulbar

MAMUJU – Pemprov Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi melaksanakan kegiatan Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025.

Agenda ini digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dan menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses rekrutmen pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulbar.

Sebanyak 34 peserta mengikuti tahapan assessment tersebut. Mereka berasal dari berbagai perangkat daerah dan merupakan pejabat administrator yang memenuhi syarat mengikuti seleksi terbuka tahun ini. Proses penilaian dilakukan selama dua hari, yakni 21 hingga 22 November 2025.

Baca Juga  Tak Hanya Anggaran, BPKPD Sulbar Juga Dukung Penguatan Layanan Kesehatan dari Hulu

Pelaksanaan assessment ini merupakan langkah strategis Pemprov Sulbar dalam memastikan pengisian jabatan tinggi pratama dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis merit, sesuai prinsip Sistem Merit ASN. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga  Pemkesra Sulbar Evaluasi Pelaporan SPM Triwulan IV tahun 2025, Bangun Sinergi dan Komitmen

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), turut menanggapi proses seleksi tersebut saat diwawancarai usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 25 November 2025.

“Sementara belum ke saya, itu masih di tingkat timsel. Hasilnya nanti akan diserahkan ke saya, siapa yang lolos di tiga besar. Nanti di tiga besar, saya akan melakukan wawancara. Dari situ baru kita tentukan satu orang yang akan duduk di satu tempat,” jelas Suhardi Duka.

Baca Juga  Komitmen Tingkatkan Pelayanan, DKPPKB Sulbar Matangkan Inovasi Daerah Bersama Tim Pendamping Bapperida

Dengan mekanisme berlapis ini, Pemprov Sulbar berharap pejabat tinggi pratama yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *