DAERAH  

Pekerjaan Swakelola Perkebunan di Koltim Rampung 100 Persen Dana Belum Dibayar

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

KOLTIM, SULBAR99NEWS.ID—Proyek swakola pada Dinas  Perkebunan, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang dananya bersumber dari DAK tahun 2024, dan sudah dinyatakan rampung 100 persen, ternyata meninggalkan masalah.

Hingga saat ini, proyek yang dikelola oleh para kelompok tersebut, ternyata belum sepenuhnya dibayar oleh pihak terkait. Padahal, program tersebut telah rampung 100 persen di tahun anggaran 2024.

Hal iniliah yang membuat salah seorang tokoh masyarakat Koltim, H.Andi Amiruddin bermaksud akan melaporkan langsung ke Kementan di Jakarta.

Baca Juga  Bapperida Sulbar Jalin Kolaborasi dengan KIPD untuk Perkuat Layanan Informasi Publik

“Sore ini Insya Allah saya ke Jakarta untuk menyampaikan sejumlah persoalan-persoalan yang ada di Kolaka Timur, seperti persoalan proyek yang sumber danaya dari DAK, namun sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemkab, sementara anggaran DAK sudah turun,” tegas Amiruddin.

Menurut Amiruddin, selain persoalan sejumlah proyek DAK yang belum dibayarkan oleh Pemda Koltim, ada beberapa persoalan lain di Kolaka Timur, khususnya terkait pengelolaan keuangan di Lingkungan Pemkab juga yang mau dilaporkan di Jakarta.

Baca Juga  BPBD Sulbar Terima Kunjungan RRI Bahas Langkah Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Hidrometeorologi Basah

“Kami juga heran apa alasannya pemda belum membayarkan adana proyek DAK yang sudah rampung 100 persen, ini kahn bertolak belakang dengan aturan, contoh jika kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan, tentu konsekwensinya di denda, terus kalau pemda yang terlambat membayar apa juga konsekwensinya, jadi menurut saya ini pemerintah ngawur,” ujarnya.

Amiruddin juga menyampaikan kritikan terhadap anggota DPRD Kolaka Timur yang se[pertinya tidak pro masyuarakat, mereka juga seakan melakukan pembiaran dengan kondisi Koltim yang seperti ini sekarang. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera menelusuri penggunaan anggaran Pemkab Koltim.

Baca Juga  PPPK Paruh Waktu Kesbangpol Sulbar Gelar Syukuran Penerimaan SK Pengangkatan

“Seharusnya anggota DPRD itu tegas, jangan lebai terhadap Pemda, panggil itu instansi terkait untuk memperjelas kenapa sejumlah yang sumber dananya DAK belum dibayarkan, atau jangan-jangan dana itu yang digunakan untuk Pilkada, kami juga berharap APH segera turun tangan untuk melakukan penelusuran terkait anggaran di Pemkab Koltim,” ungkapnya (Ali).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *