Majene, Sulbar.99news.id—Komisi III DPRD Kabupaten Majene, dengan tegas menyoroti dan menyayangkan adanya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan Puskesmas Sendana I. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Majene, Sudirman dalam RDP yang digelar DPRD Majene yang dipimpin Ketua Komisi III Jasman, dihadiri selurh anggota Komisi III
Anggota Komisi III DPRD Majene, Sudirman saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas dengan tegas , menyampaikan keprihatinan dan kritik keras terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sendana I
“Dalam kesempatan ini ada beberapa persoalan yang harus segera mendapat perhatian, khususnya terkait dengan sejumlah persoalan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas Sendana I , tolong segera dibenahi,” tegas Sudirman.
Sudirman juga menegaskan, bahwa salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya pernyataan bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya dilakukan kepada pasien gawat darurat,”Pernyataan yang seperti inilah yang seharusnya tidak perlu dilontarkan perlu hal karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu hamil,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana kondisi ibu hamil yang akan menjalani persalinan apabila tidak mendapatkan pemeriksaan HB sebelumnya,” Mengingat kondisi kadar hemoglobin dapat menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan keselamatan ibu maupun bayi,” ungkap Sudirman.
Selain itu, Sudirman juga menyoroti ketersediaan masker nebulizer yang digunakan untuk terapi uap bagi pasien gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, stok masker nebulizer disebut telah kosong sejak Maret 2026.
“Akibat kondisi tersebut, sejak Maret hingga 13 Mei 2026, pasien yang membutuhkan terapi uap disebut menggunakan masker nebulizer bekas yang telah dicuci dan digunakan kembali. Menurut Sudirman, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena sebagian penyakit pernapasan memiliki potensi penularan, termasuk pasien tuberkulosis (TB) yang juga membutuhkan layanan terapi uap,” tandasnya.
Komisi III DPRD Majene juga menyoroti keterbatasan layanan pemeriksaan laboratorium yang beberapa kali mengalami kekosongan sehingga berpotensi memengaruhi proses diagnosis dan penanganan pasien.
Persoalan lainnya yang menjadi perhatian adalah pelayanan dokter di puskesmas yang dinilai belum maksimal, yang disebut dipengaruhi oleh keterbatasan obat-obatan serta fasilitas pemeriksaan penunjang. Sudirman menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Majene meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi serta mengambil langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama dapat berjalan sesuai standar pelayanan yang berlaku.(ADV/Ali)
