MAMUJU – Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan terintegrasi secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dispoparekraf Provinsi Sulawesi Barat Bau Akram Dai, sehubungan dengan pelaksanaan Sosialisasi Layanan Informasi Kearsipan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 13 Mei 2026.
Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Dispoparekraf diwakili oleh Arsiparis Mahir, Hansen, sebagai peserta sosialisasi sekaligus Admin SIKN/JIKN di perangkat daerah tersebut.
Menurut Bau Akram Dai, pengelolaan arsip yang tertib dan terintegrasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern.
“Pemanfaatan layanan SIKN dan JIKN tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan arsip, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menjaga keaslian, keamanan, dan keberlanjutan informasi pemerintahan,” ujar Bau Akram.
“Keikutsertaan Dispoparekraf Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan informasi publik melalui pengelolaan arsip yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis digital,” lanjutnya.
Bau Akram juga menegaskan bahwa arsip memiliki nilai strategis sebagai sumber data dan informasi yang autentik dalam mendukung proses perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga dokumentasi program dan kegiatan perangkat daerah.
Sementara itu, Hansen sebagai Arsiparis menyampaikan bahwa dirinya akan mengoptimalkan upaya penguatan pengelolaan arsip di lingkungan Dispoparekraf Sulbar.
“Ini penting dilakukan agar pengelolaan arsip dapat berjalan lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar kearsipan nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” kata Hansen.
Hansen berharap seluruh unsur di lingkungan Dispoparekraf Sulbar terus berkolaborasi mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif, modern, dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan pengelolaan arsip tidak hanya berfokus pada penyimpanan dokumen, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi publik. (Rls)
