MAMUJU – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara daring, Rabu (17/6/2026), di ruang rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Sosialisasi diikuti dinas pangan dan urusan pangan kabupaten se-Sulawesi Barat serta dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi, sebagai upaya memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan ketersediaan pangan daerah.
Kegiatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Penguatan sistem informasi pangan dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan terintegrasi, guna menunjang kebijakan strategis daerah, termasuk menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan, Bidasari, yang mengikuti rangkaian sosialisasi dan pelatihan aplikasi bersama peserta dari berbagai daerah.
Para peserta mendapatkan pemaparan mengenai fitur dan mekanisme penggunaan aplikasi, dilanjutkan pelatihan teknis penginputan data serta sesi diskusi dan tanya jawab.
Menurut Suyuti Marzuki, penguatan sistem data pangan melalui aplikasi SIKAP menjadi langkah penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data pangan yang valid dan terbarukan sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan,” tegas Suyuti.
“Dengan adanya aplikasi SIKAP, diharapkan proses pengumpulan dan pelaporan data menjadi lebih efektif serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” lanjutnya.
Aplikasi SIKAP merupakan inovasi dari Bapanas yang dirancang untuk menghimpun data pelaku usaha serta stok pangan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data ketersediaan pangan yang lebih berkualitas sebagai dasar dalam penyusunan program dan kebijakan.
Melalui penguatan sistem informasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi antardaerah dalam mewujudkan satu data pangan yang terintegrasi demi mendukung ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)
