MAMUJU — Upaya percepatan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital di Provinsi Sulawesi Barat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat duduk bersama Tim SPBE Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bapenda Sulbar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam mendorong implementasi digitalisasi layanan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat kesiapan pelaksanaan agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Rapat dihadiri Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Fernando Ivan Lukmana bersama Fadli, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta jajaran staf teknis dari masing-masing instansi.
Dalam pembahasan, para peserta rapat menyoroti sejumlah aspek teknis dan strategi percepatan implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), termasuk penguatan koordinasi antarlembaga, kesiapan sistem pendukung, serta optimalisasi penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan dasar yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, menegaskan bahwa sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan dari Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Melalui rapat ini, kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat implementasi sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menekankan bahwa penguatan SPBE dan elektronifikasi transaksi daerah bukan hanya bagian dari modernisasi birokrasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengelolaan pendapatan, serta transparansi tata kelola pemerintahan.
Melalui kolaborasi antara Bapenda, BPKAD, dan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin siap menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi menuju ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan. (Rls)
