Apalagi, keberadaan Bupati Majene dinilai lebih sering berada di luar kota untuk menghadiri undangan kementerian maupun pemerintah pusat dari pada mengurus pemerintahan di daerahnya.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas itu dinilai mubazir, mengingat tidak adanya dampak langsung yang dihasilkan dari tiap perjalanan dinas luar kota yang telah dilakukan Bupati Majene.
“Harusnya perjalanan dinas bupati bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Jadi bukan soal beliau (Bupati) secara administrasi dan rill melakukan perjalanan itu atau tidak, tapi kita ingin liat apa hasil dari itu. Misalnya, ada penambahan anggaran dari kementerian tertentu memalui program DAK, DAU atau jenis anggaran lainnya yang bisa digunakan untuk akselerasi (percepatan) pembangunan di daerah ini,” sebut pria yang akrab disapa Jun, Rabu 22 Februari 2023.
