SULBAR99NEWS.COM, MAJENE – Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) di kantor Bupati Majene, Rabu (29/11/2023). Sambil membawa spanduk dan membakar ban, puluhan mahasiswa berorasi menuntut agar bupati Majene dicopot.
Aksi unjuk rasa menuntut transparansi anggaran pengelolaan Rumah Singgah Pasien (RSP) yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah Singgah Pasien (RSP) Majene merupakan program Pemkab Majene diperuntukkan bagi masyarakat Majene yang sedang berobat jalan di RS Makassar.
Dalam orasinya Muh. Ardika selaku korlap peserta unjuk rasa menyampaikan, bahwa sejak rumah singgah pasien ditangani langsung oleh pemerintah daerah Majene, sejumlah kebutuhan mendasar yang diperuntukkan bagi pasien tidak terpenuhi dengan baik.
“Seharusnya anggaran rumah singgah pasien 2023 sudah dicairkan pada triwulan pertama di bulan Mei, tetapi proses pencairan anggaran yang rentan terlambat membuat para pasien penghuni dan pengelolah RSP sangat disulitkan, sehingga banyak keluhan dari pasien penghuni RSP, persoalan lain juga ditemukan adanya pungutan biaya masuk RSP sebesar Rp. 250.000 untuk sekali masuk,” ungkap Ardika.
Bahkan menurut Ardika, dari pengelola rumah singgah pasien itu sendiri pun mengeluh, karena merasa dipersulit dengan sikap pemda Majene terhadap RSP,” Ironisnya sejak Januari 2023 biaya hidup pasien itu ditanggung sendiri, padahal yang kami ketahui rumah singgah pasien itu hadir karena untuk masyarakat Majene yang kurang mampu,” tegasnya.
Yang lebih ironisnya lagi, lanjut Ardika biaya operasionalnya pun yang juga ditanggung oleh hasil swadaya pasien itu, belum terbayarkan hingga kini, bahkan banyak Pasien yang pulang kembali ke daerah dan uangnya belum dikembalikan. Sampai pada November 2023, masalah anggaran RSP belum juga beres.
“Kebijakan ini di ambil oleh pengelola RSP yang ada di Makassar, dikarenakan tidak adanya suntikan dana yang masuk dari pihak pemda Majene. Padahal RSP sudah punya pos anggaran tersendiri. Bahkan janjinya uang yang dibayarkan oleh pasien yang masuk akan dikembalikan apabila dana RSP itu sudah cair, namun sampai sekarang ini belum ada respon dari pihak dinas Kesehatan maupun pemda, mana pak bupati jangan sembunyi, temui kami,” kata Ardika.
Ardika juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah lantaran apa yang dijanjikan tidak ditepati. Menurutnya sangat tidak masuk akal jika sekelas mahasiswa saja mampu mengelola rumah singgah pasien Majene dengan baik, mengapa pemerintah tidak.
“Sepertinya memang pemda Majene tidak tidak pernah serius memperhatikan rumah singgah pasien, artinya persoalan rumah singgah pasien yang disebut menjadi program prioritas itu hanyalah bualan belaka, sementara kalau program pelatihan-pelatihan yang tidak masuk diakal diperhatikan,” ucap Ardika dengan nada lantang dihadapan Sekda Majene saat menerima pengunjukrasa.
Menanggapi tuntutan dari peserta unjuk rasa, Sekretaris Daerah Majene, Ardiansyah menjelaskan, bahwa anggaran untuk RSP Majene sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA itu bisa diakses melalui informasi keuangan yang ditayangkan di pemda.
“Ada linknya untuk mengakses, karena anggaran RSP itu masuk di APBD sehingga untuk mengatakan mana yang benar, angkanya berapa yang benar, tadi ada isu bahwa angkanya sekian kita bisa lihat di DPA, sebenarnya tadi saya mau tampilkan, nanti kepala dinas Kesehatan yang menjelaskan berapa angka di dalam DPA supaya ini tidak menjadi bias, artinya kita juga tidak mau tutup tutupi,” terang Ardiansyah dihadapan para pengunjuk rasa.
Sementara pantauan di lokasi unjuk rasa, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi sempat terlibat adu mulut dengan Sekda Majene Ardyansyah lantaran mahasiswa menuntut agar bupati Majene hadir langsung menemui mereka. Setelah hampir 5 jam terjadi dialog dengan Sekda juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial, puluhan pengunjuk rasa pun merasa kecewa lantaran tuntutannya tidak diindahkan oleh pihak pemda, dengan melampiaskan kekecewaannya para massa aksi membubarkan diri dengan pengawalan petugas Kepolisian dan Satpol PP.
(Ali/Indra Saputra)
