MAMUJU– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, mengikuti pemetaan kegiatan pembangunan prioritas daerah dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal nasional Tahun Anggaran 2027.
Berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026, kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten serta turut dihadiri oleh perwakilan dari perangkat daerah terkait.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berfokus pada proses konfirmasi dan pemetaan kebutuhan pendanaan terhadap program prioritas daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah serta sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memastikan bahwa program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, benar-benar terpetakan dengan baik dan didukung oleh perencanaan anggaran yang akuntabel serta berbasis kebutuhan riil daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)
