MAMUJU– Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dan kolaborasi bersama Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka pembahasan usulan permohonan bantuan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga berbagai usulan prioritas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik dengan Satker PKP, kami berharap usulan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 dapat terakomodasi secara optimal. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas hunian, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat,” ujar Maddareski Salatin, Senin (29/6).
Ia menambahkan, koordinasi yang intensif juga menjadi upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, setiap program yang diusulkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Melalui pertemuan ini, Disperkimtanhub Sulbar dan Satker PKP berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan usulan program prioritas, sehingga pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
